Connect with us

Peristiwa

Kunjungi Kampung Tangguh Semeru, Pangdam V / Brawijaya dan Kapolda Jatim Beri Motivasi Warga Perangi Covid-19.

Published

on

Surabaya-basudewanees.com, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto bersama  Irjen Pol Dr. Nico Afinta selaku, Kapolda Jatim serta didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, pada Rabu (3/2/2021), mengunjungi Kampung Tangguh Semeru (KTS) di Jalan Maspati, RW 05 Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Kedatangan Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim disambut hangat oleh, pengurus KTS Maspati.

Dikesempatan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta menyatakan, bahwa kebersamaan tiga pilar antara Babinsa, Babinkantibmas dan Lurah serta masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi Covid-19.
“Keberadaan tiga pilar ini sangat baik sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi,” ucapnya.

Kami bersama Pangdam V Brawijaya selalu keliling ke KTS guna memberikan motivasi kepada masyarakat. Selain itu adanya Program Pemerintah terkait dengan Vaksinasi, diharapkan seluruh warga di Jawa Timur mendukung program tersebut.

Kampung Tanggung Semeru (KTS) di Maspati ini cukup baik, mulai dari penghijauan dengan hidroponix, rumah isolasi maupun budidaya ikan lele.

Dijelaskan lebih jauh, untuk memutus penyebaran Covid-19, Polda Jatim telah mendorong pembentukan kampung tangguh semeru sebagai sarana penanganan Covid-19. Bersama Polda Jatim, Pemerintah Provinsi dan Kodam V Brawijaya.
“Pembentukan Kampung Tangguh Semeru ini sebagai sarana untuk memutus penyebaran Covid-19. Bersama dengan Forkopimda Jatim dan warga perangi Covid-19 secara bersama-sama,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa apapun kegiatan warga pihaknya akan mendukung sepenuhnya.Selain itu, masyarakat diharapkan meningkatkan Protokol Kesehatan (Prokes).

Lebih lanjut, Tidak hanya sampai disitu, bahwa saat ini pemerintah juga menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
” Kami harapkan agar seluruh masyarakat dapat mendukung hal ini untuk menekan angka kasus Covid-19 di Jawa Timur “, pungkasnya.                                           Arul.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending