Connect with us

Daerah

Sengketa Pilbup Aru 2020 Berujung Ke MK, Pemohon Dalilkan KPU Punya Rencana Curang Sistematik Terstruktur dan Masif.

Published

on

Dobo-basudewanews.com, Sengketa Pilihan Bupati (Pilbup) Kepulauan Aru, kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (29/1/2021). Sidang dengan perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka.

Hal yang mendasari pemohon guna mengajukan, permohonan ini disebabkan adanya kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh, Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor Urut 1 (Pihak Terkait).

Secara terpisah, Angwarnasse selaku, Penasehat Hukum dari Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka (KAKA) dalam keterangannya, yang disampaikan melalui pesan layanan WhatsApp berupa, pelanggaran tersebut, telah dipersiapkan secara terencara sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang.

Masih menurutnya, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten sebagai satu rangkaian kecurangan yang saling berkait.

Hal lainnya, yaitu, upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sehingga, mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
” perbuatan Termohon di awali dengan menggandakan DPT, Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Diduga secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C”, bebernya.

Sedangkan, pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, diindikasikan adanya unsur kesengajaan berupa, secara tidak benar mensosialisasikan kepada pemilih bahwa pemilih dapat memilih hanya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket).

Unsur kesengajaan lainya, berupa, tidak menyampaikan tentang jangka waktu pencoblosan, terutama bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang memperoleh Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh Formulir Model C, prmberitahuan-KWK maupun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Hal yang mendasari pemohon melakukan gugatan yaitu,Termohon secara sengaja membiarkan pemilih ganda, sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT, tidak menghapus DPT ganda namun merubah DPT, Termohon sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C, DPT Ganda yang berakibat pada 1 Orang (Yang terdaftar dalam DPT) mendapatkan 2 bahkan 3 Lembar Formulir Model C, sengaja secara tidak benar mensosialisasikan kepada pemilih tentang penggunaan E-KTP atau Suket serta tentang upaya penghilangan hak pilih secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon.

Selain itu, adanya penggelembungan jumlah surat suara pada DPT, Kartu Tanda Penduduk yang dicetak pasca pemilihan,
adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa dalam pemilihan yang cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon, pencoblosan oleh 1 orang atau 1 pemilih lebih dari 1 kali di 1 TPS atau TPS Berbeda, yang mempengaruhi jumlah perolehan suara.
” Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) guna memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ini”, tuturnya.

Berkenaan hal tersebut, pemohon berharap Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh, Pemohon untuk seluruhnya,
menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup oleh KPU pada medio 16 Desember 2020, membatalkan Keputusan KPU Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020, tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil Pilbup serta menyatakan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilbup yang meliputi Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galai Dubu Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan,memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Paslon Nomor Urut 1 yaitu dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE, sebagai Paslon Pilbup dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilbup atau menyatakan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilbup khususnya, di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang terdiri dari:Kelurahan Siwalima sebanyak 60 TPS,
Kelurahan Galaydubu sebanyak 26 TPS
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.         Jus.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Daerah

Polsek Donomulyo, Hadir Beri Pengamanan Giat Santunan Yatim Piatu Di Desa Kedungsalam Malang

Published

on

Basudewa – Malang, Tahun baru Islam atau yang biasa disebut, Suro dimanfaatkan oleh, Kapolsek Donomulyo Malang guna memberikan pengamanan pada acara Istighosah dan menjalin rantai kebaikan berupa, memberi santunan terhadap Anak Yatim Piatu, Minggu (7/8/2022).

Giat memperingati tahun baru Islam berupa Istighosah dan menjalin rantai kebaikan yang bertema ” Muharram Sebagai Bulan Peningkatan Religius ” .

Selain giat tersebut, tampak juga disertai
langkah kepedulian terhadap sesama yakni, memberi santunan kepada anak Yatim-piatu di Balai Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Melalui data yang diperoleh, yang ter-input ada sekitar 54 Anak Yatim-Piatu yang mendapat bingkisan atau santunan.

Secara terpisah, Kapolsek Donomulyo, AKP.Sutadi, saat ditemui Jagad Warta, mengatakan, bahwa dirinya bersama jajarannya, melakukan langkah pengamanan pada acara tersebut.

Masih menurutnya, giat yang menghadirkan banyak Jamaah juga dihadiri pihak Muspika Kecamatan Donomulyo dan Ketua Lembaga Santunan.

” Pihaknya, sengaja ingin memberikan rasa nyaman dan aman bagi jamaah maupun pihak Muspika Kecamatan Donomulyo, saat acara berlangsung, ” ungkapnya.

Saat disinggung, berapa personel yang turut dikerahkan dalam pengamanan. Masih menurut, AKP. Sutadi, menyampaikan, beberapa anggotanya yang dikerahkan juga ada dari Bhabinkamtibmas, Babinsa Linmas dan Anggota Banser.

” Beberapa saja sih !, diantaranya, Aiptu.Suwito, selaku Bhabinkamtibmas, Serma.Solikin dari Babinsa, Linmas dan Anggota Banser ,” pungkasnya.     MET.

 

 

Lanjutkan Membaca

Trending