Sengketa Pilbup Aru 2020 Berujung Ke MK, Pemohon Dalilkan KPU Punya Rencana Curang Sistematik Terstruktur dan Masif.

161

Dobo-basudewanews.com, Sengketa Pilihan Bupati (Pilbup) Kepulauan Aru, kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (29/1/2021). Sidang dengan perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka.

Hal yang mendasari pemohon guna mengajukan, permohonan ini disebabkan adanya kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh, Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor Urut 1 (Pihak Terkait).

Secara terpisah, Angwarnasse selaku, Penasehat Hukum dari Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka (KAKA) dalam keterangannya, yang disampaikan melalui pesan layanan WhatsApp berupa, pelanggaran tersebut, telah dipersiapkan secara terencara sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang.

Masih menurutnya, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten sebagai satu rangkaian kecurangan yang saling berkait.

Hal lainnya, yaitu, upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sehingga, mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
” perbuatan Termohon di awali dengan menggandakan DPT, Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Diduga secara sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C”, bebernya.

Sedangkan, pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, diindikasikan adanya unsur kesengajaan berupa, secara tidak benar mensosialisasikan kepada pemilih bahwa pemilih dapat memilih hanya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Surat Keterangan (Suket).

Unsur kesengajaan lainya, berupa, tidak menyampaikan tentang jangka waktu pencoblosan, terutama bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang memperoleh Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh Formulir Model C, prmberitahuan-KWK maupun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

Hal yang mendasari pemohon melakukan gugatan yaitu,Termohon secara sengaja membiarkan pemilih ganda, sengaja tidak melakukan pemutakhiran DPT, tidak menghapus DPT ganda namun merubah DPT, Termohon sengaja tidak menyampaikan Formulir Model C, DPT Ganda yang berakibat pada 1 Orang (Yang terdaftar dalam DPT) mendapatkan 2 bahkan 3 Lembar Formulir Model C, sengaja secara tidak benar mensosialisasikan kepada pemilih tentang penggunaan E-KTP atau Suket serta tentang upaya penghilangan hak pilih secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon.

Selain itu, adanya penggelembungan jumlah surat suara pada DPT, Kartu Tanda Penduduk yang dicetak pasca pemilihan,
adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa dalam pemilihan yang cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon, pencoblosan oleh 1 orang atau 1 pemilih lebih dari 1 kali di 1 TPS atau TPS Berbeda, yang mempengaruhi jumlah perolehan suara.
” Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) guna memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ini”, tuturnya.

Berkenaan hal tersebut, pemohon berharap Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh, Pemohon untuk seluruhnya,
menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup oleh KPU pada medio 16 Desember 2020, membatalkan Keputusan KPU Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020, tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil Pilbup serta menyatakan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilbup yang meliputi Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galai Dubu Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan,memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Paslon Nomor Urut 1 yaitu dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey, SE, sebagai Paslon Pilbup dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilbup atau menyatakan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilbup khususnya, di Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang terdiri dari:Kelurahan Siwalima sebanyak 60 TPS,
Kelurahan Galaydubu sebanyak 26 TPS
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.         Jus.