Connect with us

Hukrim

Ricky Andreansyah Salah Satu Komplotan Sabu Latifah Jalani Sidang Perdana.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Ricky Andreansyah (terdakwa) asal Pulo Wonokromo Surabaya, adalah salah satu dari komplotan Latifah yang terlibat peredaran narkoba jenis sabu terpaksa jalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, pada medio Senin (1/2/2021).

Dipersidangan, Muzaki selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pengganti, dalam dakwaannya, bahwa terdakwa secara sah melakukan perbuatan tindak pidana berupa, mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bungkus teh cina atas perintah Amir yang kini statusnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Usai, mengambil ranjauan terdakwa kembali jalani perintah Amir (DPO) guna meranjau sabu seberat 4 gram dan 2,5 gram di area Sepanjang Sidoarjo.

Lebih lanjut, pada medio awal Agustus 2020, terdakwa kembali melaksanakan perintah Amir (DPO) guna meranjau sabu seberat 50 gram di area Gapura Lawang Kabupaten Malang kemudian di pertengahan medio Agustus 2020, terdakwa meranjau sabu seberat 2 gram di jalan Bogowonto Surabaya, hingga akhirnya tertangkapnya terdakwa.

Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan berupa, sabu 1 gram dalam bungkus teh cina, tas ransel hitam yang berisi sabu dengan berat total 226,5 gram, timbangan elektrik, 1 unit mobil jenis Livina dan motor matic Scoopy, 3 buah kartu ATM.

Atas perbuatannya, JPU menjerat pasal 114 ayat (2) atau pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Usai bacaan dakwaan, Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap Steven Mandraguna selaku, Penasehat Hukum terdakwa. Dikesempatan yang diberikan Penasehat Hukum terdakwa tidak melakukan eksepsi dakwaan JPU.      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Sidang Gugatan Nikah Beda Agama Tertunda Penasehat Hukum Penggugat Menilai Pengadilan Negeri Surabaya Langgar Azas Peradilan Cepat Dan Berbiaya Murah

Published

on

Basudewa – Surabaya, Peran agama dalam mengesahkan pernikahan atau syarat sahnya nikah dalam Islam tidak dipergunakan lagi telah memicu gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas penetapan pernikahan beda agama, tersebut, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi sebagai Tergugat dan turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya.

Dipersidangan yang bergulir, pada Rabu (12/2022), Sang Pengadil terpaksa menunda persidangan gugatan atas penetapan nikah beda agama.

Hal yang mendasari, ditundanya persidangan, melalui, Penasehat Hukum Penggugat yaitu, Sutanto dan Bachtiar Yusuf, kepada basudewanews.com, mengatakan, pihaknya, menyesalkan, penundaan persidangan.

Dalam hal penundaan, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri tidak sesuai dengan azas peradilan cepat dan biaya murah.

” Persidangan ini, sangat lama sekali dan sangat bertele-tele. Entah bagaimana kok bisa bertele-tele seperti ini.
Seharusnya, sesuai azas peradilan cepat dan biaya murah,” tuturnya.

Masih menurutnya, Pengadilan Negeri Surabaya, sendiri selain, kami gugat juga melanggar azas peradilan yakni, tidak melaksanakan peradilan cepat dan berbiaya murah.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya, mau tidak mau ya !, terpaksa mengikuti proses peradilan.

Dipersidangan yang beragenda pembuktian surat, pihak Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat hadir namun, turut Tergugat yakni, Dispendukcapil Kota Surabaya, tidak hadir.

Hal diatas, menurut Penasehat Hukum Penggugat, Bachtiar Yusuf, menilai, sebenarnya, tidak menjadi masalah turut Tergugat tidak hadir di persidangan ini.

Namun, Sang Pengadil, justru menunda persidangan lantaran, turut Tergugat tidak hadir. Adapun, alasan Sang Pengadil, yakni, agar dipersidangan mendatang turut Tergugat bisa melihat agenda pembuktian surat.

Pada persidangan mendatang, pada (11/1/2023), jika turut Tergugat tidak hadir maka Sang Pengadil, akan menyatakan, sikap yaitu, melanjutkan persidangan.

Lebih lanjut, Bachtiar Yusuf, mengatakan, pada persidangan mendatang, pihaknya, juga berencana akan menghadirkan saksi saksi diantaranya, dari PBNU, Muhammadiyah serta dari perkumpulan Penghulu.

Disinggung, terkait para pemuka agama yang lain, Bachtiar Yusuf, menanggapi, pihaknya tidak menyertakan pemuka agama lain dalam agenda saksi.

Sebagaimana diketahui, di Kristen sendiri juga tidak diperbolehkan nikah beda agama. Namun, ada pengecualian yakni, Dispensasi.

” Dispensasi sendiri dalam Islam tidak ada. Secara jelas Islam melarang dan kami berjuang ini ,” pungkas Bachtiar Yusuf.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending