Connect with us

Peristiwa

Owner PT. Golden Hexindo Indonesia Somasi PIL , Diduga Lantaran Kerap Cek-Cok.

Published

on

Surabaya-basudewanews.com, Jalinan hubungan affairs atau hubungan tidak sebagaimana mestinya antara E selaku, owner PT.Golden Hexindo Indonesia dengan karyawan yang berinisial A sebagai Pria Idaman Lain (PIL) berakhir polemik dan memicu owner melakukan somasi kerugian secara materiil.

Tidak main-main, owner melakukan somasi hingga ketiga kali membuat A sebagai Pria Idaman Lain (PIL) kian panik sehingga, melakukan upaya klarifikasi melalui, Soegeng Hari Kartono yang di beri kuasa sebagai Penasehat Hukumnya. Sayang, upaya klarifikasi tersebut,  E (owner perusahaan) tidak bisa hadir.

Menurut informasi yang telah dihimpun tim basudewanews.com, melalui A (PIL) menyatakan pengakuannya, bahwa ia dengan E selaku owner PT.Golden Hexindo Indonesia ada hubungan spesial dan sudah berjalan selama 4 tahun.

Masih menurutnya, jalinan hubungan berawal saat ia diterima bekerja di PT.Golden Hexindo Indonesia selang berikutnya, ia memiliki ekspektasi mencari penghasilan sampingan berupa jual beli mobil bekas.
” Keinginan A justru di dukung oleh E selaku, owner PT.Golden Hexindo Indonesia. Atas dukungan tersebut, justru hubungan mereka semakin intim “, paparnya.

Hubungan spesial, yang telah berjalan 4 tahun kini kerap mengalami cek-cok lantaran, istri A mengetahui hubungan cinta segitiga.

Pada medio (9/1/2021),di rumah orang tua A (PIL) pernah didatangi 4 orang suruhan E guna mengantar surat somasi yang kedua kalinya. Selanjutnya, pada medio (12/1/2021), rumah A PIL didatangi 6 orang suruhan serta bertamu di rumah Ketua RT (rukun tetangga) menyampaikan maksud datang ke rumah A (PIL) .

Pada medio (13/1/2021), orang suruhan E kembali datang mengantar surta somasi yang isinya bahwa kerugian materiil semakin tinggi serta memberikan batas waktu sepekan agar A (PIL) bisa memenuhi pertanggungjawaban.

Secara terpisah, Soegeng Hari Kartono selaku, Penasehat Hukum saat ditemui basudewanews.com, mengatakan, bahwa dari surat somasi yang pertama hingga ke tiga kalinya yang menyatakan nilai kerugian materiilnya berubah-ubah atau semakin besar.
“Surat somasi yang pertama secara rinci tertuang nilai 200 juta. Sedangkan, somasi yang kedua nilainya menjadi sekitar 400 juta dan di surat somasi ketiga nilainya menjadi sekita 500 juta”, paparnya.

Ia menambahkan, dari somasi tersebut, tidak mempunyai nilai yang pasti yang mana harus kita selesaikan. Sehingga pihaknya, membalas surat somasi guna mengundang E datang ke kantornya.

Terkait, surat balasan ini, bukan berarti klienya diartikan terkesan sudah komitmen. Padahal belum ada komitmen apapun melainkan upaya menyelesaikan”, pungkasnya.

Hingga berita ini diunggah, E selaku, owner PT.Golden Hexindo Indonesia, belum bisa ditemui guna di konfirmasi.                      MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending