Connect with us

Peristiwa

Di PHK Secara Sepihak, PT.Ragam Putra Utama Dilaporkan Ke Polda Jatim Oleh,11 Karyawannya.

Published

on

Surabaya- basudewanews.com, 11 karyawan di berhentikan secara sepihak oleh, PT Ragam Putra Utama (RPU) tanpa pesangon dan belum memenuhi pembayaran upah selama 5 tahun melalui Penasehat Hukumnya 11 karyawan melapor ke Polda Jatim.

Perusahaan bidang karoseri yang beralamat di Jalan Raya Gilang Nomor 2, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berselisih dengan para mantan karyawan hingga berujung gagalnya upaya be partit (musyawarah) maka upaya hukum ditempuh beberapa karyawannya melalui Penasehat Hukumnya yaitu, Dedy Otto dan Achmad David Firmansyah berupa, membawa perselisihan ke ranah hukum yaitu, dilaporkannya PT.RPU ke Polda Jatim.

Sebelum melangkah ke ranah hukum, PT.RPU tidak pernah hadiri pemanggilan Disnaker Kabupaten Sidoarjo hingga beberapa kali.

Secara terpisah, disampaikan Otto Rudi, selaku, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mengatakan, ia berharap, ada upaya penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku. Namun sayangnya, PT RPU tidak ada upaya guna menyelesaikan.
” Sebenarnya para karyawan berpijak pada be partit (musyawarah) namun tidak ada upaya penyelesaian dari PT.RPU maka ia mengambil langkah upaya hukum”, ujarnya.

Langkah lanjutan, adanya dugaan pelarangan berserikat ia akan mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
” Dengan adanya berserikat maka peraturan perusahaan bahwa karyawan adalah mitra kerja tidak berlaku yang ada peraturan kerja bersama yaitu, gajinya berapa, jam kerja berapa, tunjangan berapa dan lain-lainnya”, bebernya.

Masih menurutnya, dalam Undang-Undang Kerja gaji karyawan harusnya ada kesepakatan. Bukannya kita mau melanggar Undang-undang pada masa Pandemi, kita memahami keadaan dan ini saja ditolak oleh perusahaan maka kami mengambil upaya hukum guna memberikan efek jera pada perusahaan.

Hingga berita diunggah, pihak Disnaker Kabupaten Sidoarjo maupun PT. RPU masih belum bisa dikonfirmasi lantaran, terkendala suasana Pandemi Covid 19.                    MET.

Lanjutkan Membaca
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pemerintahan

Belum Kantongi Sertifikasi Layak Fungsi DPRD Surabaya, Minta Soft Opening Trans Icon Mall Dihentikan

Published

on

Basudewa – Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya, bidang Hukum dan Pemerintahan menyoroti pembukaan operasional (Soft Opening) Trans Icon Mall pada Jumat (5/8/2022).

Sorotan tersebut, lantaran Trans Icon Mall belum layak fungsi.

Dalam hal ini, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, termasuk manajemen Trans Icon Mall yang mengutus beberapa perwakilannya ke Gedung wakil rakyat di Jalan.Yos Sudarso Surabaya.

Melalui pantauan dilapangan, rapat dipimpin oleh, Pertiwi Ayu Krishna selaku Ketua, yang dikuti oleh Camelia Habiba (wakil), Budi Leksono (anggota), Imam Syafi,i (anggota), M. Mahmud (anggota), Ghofar Ismail (anggota) dan Suaifuddin Zuhri (anggota).

Sedangkan, pihak Pemkot Surabaya, dihadiri beberapa perwakilan dari Dinas terkait seperti, DPRKP, DSDABM, DLH, Dishub, Damkar, Dispora dan Satpol-PP Kota Surabaya.

Dalam rapat , Pertiwi Ayu Krishna, menegaskan, jika pihaknya, mendukung Wali Kota Surabaya, dengan seluruh program dan kebijakannya.

Salah satunya, Perwali Nomor 91 Tahun 2022 pasal 3 tentang Serifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

“ Kami mendukung program dan kebijakan Wali Kota Surabaya, untuk itu, kami juga mengapresiasi kepada seluruh investor (termasuk Trans Icon) yang menanam investasi di Kota Surabaya. Namun, tidak berarti bisa berbuat seenaknya, karena wilayah kami memiliki aturan dan kebijakan yang wajib dipatuhi, salah satunya soal SLF ,” ucap Ayu.

Ayu mendesak kepada Pemkot Surabaya, selaku regulator untuk menghentikan aktifitas pemanfaatan bangunan Gedung Trans Icon di Jalan. Ahmad Yani Surabaya, karena belum mengantongi SLF secara penuh.

“ Yang kami jaga adalah keselamatan penghuni Gedung yakni, para pengunjung juga pegawainya, maka jika masih diterbitkan 3 rekomendasi dari 3 OPD artinya, belum lengkap dan belum dikeluarkan sertifikasi SLF nya, sesuai aturan, ya ?, tidak boleh operasional. Soft opening atau grand opening nya harus dihentikan,” tandas politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Menanggapi hal ini, Vice President Corporate Communication Trans Icon, Satria Hamid, meminta agar soft opening tetap bisa dilaksanakan, sesuai agenda sembari melengkapi kekurangan yang disyaratkan, karena menyangkut nasib pegawai yang saat ini sudah bekerja.

Tak hanya itu, Camelia Habiba, juga mempertanyakan, soal kondisi trotoar jalan di depan area Gedung Trans Icon yang kondisinya rusak dan belum dikembalikan seperti semula.

“ Kami ini setiap hari melewati jalan itu dan melihat langsung jika kondisi trotoarnya masih belum dikembalikan seperti semula,” ujar Politisi perempuan asal fraksi PKB ini.

Merespon soal kerusakan trotoar di depan area Trans Icon, wakil dari manajemen Trans Icon, berjanji akan memperbaiki secepatnya. “Kami akan perbaiki secepatnya, sekira 1-2 minggu) ,” jawabnya.

Sementara Sekretaris DPRKPCKTR,  Ali Murtadho, mengaku, jika pihaknya, akan segera bergerak ke lapangan untuk melaksanakan rekomendasi hasil rapat dengan Komisi A DPRD Surabaya.

“ Kami akan kembali melakukan pengecekan berkas dan lokasi ,” tuturnya.

Adapun, Resume Rapat Komisi A DPRD Surabaya tentang evaluasi dan penjelasan perijinan Trans Icon , yakni, sesuai Pasal 3 Perwali Nomor 91 Tahun 2022 tentang Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, rekomendasi harus terpenuhi samua sebelum SLF dikeluarkan.

Sedangkan, untuk Trans icon masih terbit 3 rekomendasi (Disnakertran, Damker, Dinkes) oleh karena itu, Trans lcon belum ada SLF, maka bangunan belum layak fungsi dan tidak boleh ada pemanfaatan terlebih dahulu.

Trans Icon, akan mengembalikan fungsi trotoar seperti semula.    MET.

Lanjutkan Membaca

Trending